Pendidikan

Kamis 10 Oktober 2019 | 15:43 WIB

Laporan: Herdiana

Tim Dosen Fakultas Hukum Unpam Lakukan Penyuluhan Jual Beli Tanah Berstatus Leter C kepada masyarakat Kelurahan Jelupang

Photo bersama Lurah Jelupang dengan Team PKM Dosen Unpam

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu kewajiban dosen dalam melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka menunaikan kewajiban PKM tersebut, tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang gelar penyuluhan hukum di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan selama 3 hari sejak tanggal 7 oktober 2019 dan berakhir pada tanggal 9 oktober 2019. Kegiatan PKM ini merupakan tindak lanjut dari penandatangan kesepakatan bersama (MoU) antara Camat Serpong Utara Bapak Bani Khosyatulloh dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang Bapak Ferry Anka Sugandar yang dilaksanakan pada tanggal  19 Agustus 2019.

Kegiatan PKM ini mengusung tema “Jual Beli Tanah Berstatus Letter C di Tinjau dari Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,  di Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan”. Tema ini dirasa sangat penting bagi masyarakat, karena selama ini banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah secara adat atau kekeluargaan saja.

Tim PKM dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dipimpin oleh Bapak Yusman, SH., MH. dan didampingi oleh Agus Purwanto, SH, MH, Ginung Pratidina SH,MH, Risky Waldo SH,MH dan Sa’an SH,MH yang semua merupakan Dosen Fakultas Hukum. Dalam kegiatan tersebut ikut serta beberapa orang mahasiswa fakultas hukum.

Bapak Yusman selaku ketua tim menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kelurahan Jelupang tentang mekanisme pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. “Menurut pemahaman masyarakat selama ini transaksi jual beli tanah dilaksanakan sesuai prinsip kontan dan terang yang berlaku dalam hukum adat, sehingga tidak diperlukan formalitas seperti yang berlaku pada hukum positip di Indonesia yang mengharuskan transaksi dilaksanakan dihadapan pejabat umum”. Ujarnya kepada Visione. (Rabu 9/10/2019)

 “Oleh karena itu tidak mengherankan jika keberadaan PPAT sebagai pejabat pembuat akta tanah dibidang pertanahan belum banyak dikenal oleh masyarakat di pedesaan terutama di daerah terpencil. Apabila mereka melakukan transaksi dengan obyek tanah maka cukup dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dengan disaksikan oleh Kepala Desa. Pada sebagian masyarakat yang lain ada pula yang membuat akta dengan disaksikan atau dimintakan pengesahan kepada Camat”. Ungkapnya kemudian.

Hal senada juga disampaikan oleh Lurah Jelupang Taram Amarudin, S. Sos yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan jual beli tanah sesuai mekanisme undang-undang masih sangat rendah. “Masyarakat umumnya masih mengganggap bahwa Letter C adalah sebagai bukti kepemilikan tanah mereka secara turun temurun. Satu-satunya alat bukti atas tanah yang diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bidang pertanahan adalah sertifikat. Tetapi kondisi di sebagian masyarakat, selain keberadaan sertifikat yang sudah jelas diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan kuat, masih terdapat dokumen lain, salah satunya adalah tanda bukti Letter C, yang dianggap sebagai tanda bukti hak atas tanah. Meskipun merupakan anggapan yang salah, tetapi keberadaan Letter C ternyata masih ada di sebagian masyarakat”. Ungkapnya kepada Visione.

“ya mudah-mudahan ya, setelah dilakukan penyuluhan ini masyarakat menjadi lebih peduli dalam melindungi hak kepemilikan tanahnya dengan melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan Undang-undang”. Pungkasnya kemudian.

Kegiatan PKM tersebut dilaksanakan di Aula Kelurahan Jelupang, dan diikuti  oleh Masyarakat, Staff dan Karang Taruna, dan Pengurus Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK)  Kelurahan Jelupang.

Comment