Logical Fallacy dan Semantik dalam Wacana “Prabowo Berkurban Menggunakan APBN”

Wacana mengenai “Prabowo berkurban menggunakan APBN” menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif logical fallacy dan semantik karena isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menyangkut bahasa politik, makna sosial, dan persepsi publik. Dalam Islam, kurban merupakan ibadah penyembelihan hewan pada Hari Raya Iduladha sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan simbol kepedulian sosial terhadap sesama. Secara semantik, kata kurban berasal dari bahasa Arab qurb yang berarti mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengorbanan harta. Dalam makna dasarnya, kurban dipahami sebagai tindakan religius yang bersifat personal. Namun, ketika kata tersebut masuk ke dalam ruang politik dan dikaitkan dengan pejabat negara serta penggunaan APBN, maknanya mengalami perluasan. Kurban tidak lagi dipahami sekadar sebagai ibadah individu, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan, legitimasi politik, bahkan citra kepemimpinan di hadapan masyarakat.

Perdebatan muncul ketika publik mempertanyakan penggunaan dana negara untuk kegiatan kurban. Secara semantik, terdapat ambiguitas antara posisi presiden sebagai individu Muslim dan presiden sebagai representasi negara. Jika hewan kurban dibeli menggunakan dana pribadi, maka maknanya tetap berada dalam ranah ibadah personal. Akan tetapi, ketika dana yang digunakan berasal dari APBN, maknanya bergeser menjadi tindakan institusional yang melibatkan anggaran publik. Pergeseran makna inilah yang kemudian memunculkan perdebatan etika mengenai batas antara kepentingan agama, kepentingan sosial, dan penggunaan uang negara. Sebagian masyarakat memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyat karena daging kurban dibagikan kepada masyarakat. Di sisi lain, ada pula yang mempertanyakan apakah penggunaan anggaran publik untuk simbol ibadah tertentu dapat dibenarkan secara moral dan administratif.

Dalam perdebatan tersebut, berbagai bentuk logical fallacy sering muncul di media sosial maupun ruang politik. Salah satu yang paling sering digunakan adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi pengkritik, bukan membahas substansi persoalan. Misalnya, kritik terhadap penggunaan APBN/APBD dianggap hanya sebagai bentuk kebencian politik terhadap Prabowo. Padahal inti persoalannya adalah transparansi dan etika penggunaan anggaran negara. Selain itu, muncul pula false dilemma yang menggambarkan seolah masyarakat hanya memiliki dua pilihan, yakni mendukung kurban negara berarti religius dan menolak berarti antiagama. Cara berpikir seperti ini menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Ada juga appeal to emotion, yaitu penggunaan emosi untuk mengalihkan pembahasan rasional, seperti argumen bahwa rakyat miskin tetap mendapatkan daging sehingga kebijakan tersebut tidak perlu dipersoalkan. Argumen ini lebih menekankan rasa iba dibanding pembahasan mengenai legalitas atau prioritas anggaran. Di samping itu, terdapat pula straw man fallacy, ketika kritik terhadap penggunaan APBN/APBD dipelintir menjadi tuduhan bahwa pengkritik tidak ingin pemerintah membantu rakyat saat Iduladha, padahal kritik sebenarnya lebih spesifik pada sumber dana dan batas antara ibadah personal dengan kebijakan negara.

Melalui analisis semantik dan logical fallacy, dapat dipahami bahwa wacana “Prabowo berkurban menggunakan APBN/APBD” bukan sekadar persoalan agama, melainkan juga persoalan konstruksi makna dalam bahasa politik. Kata kurban mengalami transformasi makna dari simbol spiritual menjadi simbol politik dan kekuasaan. Sementara itu, kesalahan logika dalam perdebatan publik menyebabkan diskusi sering bergeser dari substansi menuju serangan emosional dan polarisasi politik. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi kritis agar mampu membedakan antara ibadah personal, fungsi negara, dan penggunaan anggaran publik secara etis. Dengan demikian, perdebatan semacam ini dapat diarahkan pada diskusi yang lebih rasional, argumentatif, dan tidak terjebak pada manipulasi bahasa maupun kesalahan logika.